Komitmen Kementerian PU Jaga Kualitas Tol Palembang–Kayuagung, Dorong Pertumbuhan Pusat Ekonomi Baru
OKI – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus berkomitmen menjaga kualitas layanan jalan tol, termasuk memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) salah satunya berada di Ruas Tol Palembang–Kayuagung.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan kehadiran jalan tol dibutuhkan untuk mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan efisiensi serta menurunkan biaya transportasi. "Karena diharapkan dapat memangkas waktu tempuh antar wilayah pada sektor logistik, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru," kata Menteri Dody.
Kepala BPJT, Wilan Oktavian, menjelaskan bahwa Tol Kayuagung–Palembang merupakan bagian dari Jalan Tol Kayuagung–Palembang–Betung sepanjang 104 km, yang mulai beroperasi sejak 2020 dan diresmikan penuh pada 2021. Hingga kini, ruas tol tersebut belum mengalami penyesuaian tarif karena masih dalam proses pemenuhan SPM secara menyeluruh.
Sebagai tindak lanjut, BUJT telah menjalankan program perbaikan yang mencakup rekonstruksi sepanjang 42 km, baik melalui metode overlay maupun perbaikan struktural di titik-titik tertentu. Kondisi tanah rawa di sebagian ruas menjadi tantangan teknis tersendiri, namun perbaikan terus dilakukan secara bertahap dengan pengawasan ketat.
“Seluruh proses perbaikan merupakan bagian dari tanggung jawab Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dan terus dikerjakan siang dan malam guna memastikan layanan yang optimal, khususnya menjelang periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru),” jelas Wilan.
Kementerian PU melalui BPJT menegaskan bahwa pemenuhan SPM merupakan hak pengguna jalan tol yang harus dijamin. Evaluasi menyeluruh terhadap ruas-ruas tol di Indonesia terus dilakukan guna memastikan aspek teknis, keselamatan, dan kenyamanan pengguna jalan terpenuhi.
Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw pada ruas tol Palembang-Kayu Agung pada Kamis lalu (3/7/2025), Kementerian Pu bersama Komisi V DPR RI mendengarkan aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah. Dalam tinjauan ini, Komisi V memberikan perhatian khusus pada aspek kelayakan jalan serta fasilitas keselamatan dan kenyamanan pengguna.
Komisi V DPR RI juga mendorong optimalisasi infrastruktur penunjang seperti pembukaan Exit Tol Jejawi yang telah selesai dibangun, serta pentingnya meningkatkan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Muchendi Mahzareki, menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat, antara lain pembangunan fly over atau underpass di Simpang Celikah, serta perbaikan penerangan dan penataan parkir di sekitar exit tol.
Kolaborasi lintas sektor antara DPR RI, pemerintah daerah, dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) menjadi kunci dalam memastikan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berjalan dengan baik dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. (HAL/Lai)
