Kementerian PU Berkomitmen Percepat Penanganan Banjir di Kabupaten Karawang
Karawang - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berkomitmen untuk menuntaskan pengendalian banjir di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, yang berada pada jalur strategis Sungai Citarum sebagai upaya menghadirkan perlindungan bagi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan nasional.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan dukungan penuh Kementerian PU dalam penanganan banjir di wilayah tersebut. "Kami terus memprioritaskan keselamatan dan kenyamanan masyarakat terdampak,”kata Menteri Dody.
Staf Ahli Menteri PU Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa seluruh upaya penanganan banjir merupakan bentuk kehadiran pemerintah bagi masyarakat. “Harapannya berbagai program yang akan dilakukan ini menjadi komitmen bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Ke depan masih terdapat tantangan terkait kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp400 miliar untuk penanganan banjir di wilayah tersebut.” katanya saat mendampingi Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi V DPR RI ke Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat pada Kamis (21/11/2025) yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa.
Dari sisi pengelolaan sumber daya air, Direktur Sungai dan Pantai Ditjen SDA, T. Maksal Saputra, menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Ditjen SDA telah mengalokasikan Rp214,1 Miliar untuk Kabupaten Karawang. Anggaran tersebut dialokasikan untuk Irigasi dan Rawa sebesar Rp109,1 Miliar; Sungai dan Pantai Rp24,9 Miliar; serta Operasi dan Pemeliharaan Rp80,1 Miliar. “Mohon dukungan seluruh pihak terkait proses pembebasan lahan agar rencana penanganan banjir di Desa Karangligar dapat terlaksana,”kata Maksal.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Citarum, Marasi Deon Joubert, memaparkan penyebab teknis banjir yang selama ini terjadi. “Sejak 2007 sampai 2015 telah terjadi penurunan tanah sedalam 2 meter. Terjadi aliran balik dari sungai Cibeet ke Desa Karangligar melalui saluran pembuang Cidawolong dan Kedunghurang,” jelasnya.
Menurut Deon Banjir berdampak pada 160 hektar sawah, 1.700 rumah, serta berbagai fasilitas publik seperti masjid dan sekolah. Deon menjelaskan bahwa berdasarkan penyelidikan Balai Air Tanah, Direktorat Bina Teknik SDA, ditemukan adanya land subsidence sampai 1,1 cm per tahun. Oleh sebab itu, Kementerian PU menyimpulkan perlunya pemasangan pintu air dan pompa pada Saluran Pembuang Cidawolong dan Saluran Pembuang Kedunghurang.“ Dengan rencana normalisasi, penanganan, pemasangan pintu dan pompa, maka genangan atau banjir yang selama ini terjadi dapat direduksi dari 160 hektar menjadi hanya beberapa hektar,” ujar Deon.
“Ditargetkan pemasangan pintu air dan pompa selesai pada Juli–Agustus 2026, disertai normalisasi dan penanggulan di beberapa ruas saluran pembuang Cidawolong dan Kedunghurang,” tambah Deon.
Sementara Wakil Ketua Komisi V DPR RI Saan Mustopa menegaskan, bahwa banjir di Desa Karangligar bukan persoalan baru. “Banjir di Desa Karangligar ini berlangsung selama hampir 20 tahun. Dampaknya luar biasa dan secara jangka panjang mengancam ketahanan pangan, yang merupakan asta cita Presiden Prabowo,” ujarnya.
Komisi V DPR RI mengapresiasi Kementerian PU yang dinilai responsif dan selalu berkolaborasi. “Perlu kolaborasi antara Kementerian PU, Pemda, dan DPR RI untuk menyelesaikan akar permasalahan. Karawang adalah lumbung pangan, sehingga persoalan banjir harus diselesaikan secara menyeluruh.” Jelas Sean.
Dengan sinergi pusat dan daerah, Kementerian PU menargetkan penanganan banjir Karangligar dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. (HAL/Mar/Rka)
