Kementerian PU Canangkan Zona Integritas Wujudkan Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Prima
Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat komitmennya membangun birokrasi bersih dan pelayanan publik prima melalui pencanangan Zona Integritas (ZI). Penerapan ZI ini menjadi bagian dari penguatan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta percepatan reformasi birokrasi.
Komitmen penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih juga menjadi perhatian khusus Menteri PU Dody Hanggodo. Menteri Dody menegaskan bahwa upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani tidak hanya menjadi tanggung jawab Inspektorat Jenderal atau unit kepatuhan internal, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh jajaran Kementerian PU, mulai dari unit pusat hingga Balai dan Satker.
“Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi, dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat,” ujar Menteri Dody.
ZI adalah langkah konkret membentuk organisasi yang transparan dan responsif terhadap masyarakat. “Kita perlu mensinergikan partisipasi publik dalam pencegahan korupsi dan menciptakan reputasi Kementerian Pekerjaan Umum sebagai entitas yang terbuka dan responsif terhadap masukan masyarakat,”ujar Inspektur Jenderal Kementerian PU Maulidya Junica Indah saat pencanangan ZI di Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Maulidya menambahkan, urgensi Zona Integritas menjadi langkah strategis dalam mendorong percepatan Reformasi Birokrasi, karena akan mewujudkan organisasi yang berkinerja tinggi dan melayani publik. “Ini adalah kesempatan bagi unit organisasi yang baru seperti Prasarana Strategis, untuk bisa berproses lebih baik ke depannya,”jelas Maulidya.
Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto menegaskan bahwa Zona Integritas wajib dimaknai dan dilakukan bersama. “Acara ini bukan sekadar penghargaan formal maupun seremonial belaka. Ini adalah komitmen moral dan institusional untuk melakukan perubahan nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” kata Bisma.
Lebih lanjut, Bisma mengatakan bahwa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi memang bukan tugas yang ringan. Namun, dengan integritas individu, sistem yang transparan, serta kerja sama yang solid di seluruh lini organisasi, cita-cita tersebut dapat kita capai secara bertahap konsisten, dan berkelanjutan.
Bisma mengingatkan pentingnya Zona Integritas untuk terus diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, “Saya berpesan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Satuan Kerja (Kasatker) bahwa anda adalah ujung tombak birokrasi. Anda adalah role model, teladan di lapangan bagi masyarakat. Jangan pernah merasa aman dan cukup, sebab Zona Integritas adalah perjuangan yang tidak pernah selesai,” tandas Bisma. (Nad)
