Kementerian Pekerjaan Umum Bersama Komisi V DPR RI Tinjau Penanganan Bencana di Provinsi Sumatera
Padang— Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi V DPR RI meninjau langsung sejumlah lokasi terdampak bencana banjir dan longsor di Kota Padang dan Kabupaten Tanah Datar, Rabu (10/12). Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan percepatan penanganan darurat, pemulihan konektivitas, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat setelah rangkaian bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah ini.
Curah hujan ekstrem yang mencapai 200-240 mm per hari di beberapa wilayah menyebabkan kerusakan luas pada jalan nasional, jembatan, bendung, intake air minum, jaringan irigasi, serta ribuan rumah warga.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menyampaikan duka cita atas jatuhnya ratusan korban jiwa di Aceh, Sumatera Utara, dan khususnya Sumatera Barat serta puluhan ribu warga yang mengungsi. “Sesuai arahan Presiden, Kementerian PU bergerak cepat menangani jalan longsor, jembatan putus, fasilitas dasar, serta kebutuhan air dan sanitasi agar aktivitas masyarakat tidak terhambat,” kata Diana.
Dalam peninjauan ke Jalan Lembah Anai, Wamen Diana menekankan pentingnya penataan tata ruang, terutama pada kawasan sempadan sungai yang menjadi titik kerentanan utama. “Banyak rumah di sepanjang sungai yang hanyut dan menimbulkan korban jiwa. Kami meminta kepada pemerintah daerah khususnya di Provinsi Sumatera Barat ini untuk melaksanakan aturan sempadan sungai. Saat ini dari 9.981 sungai orde 1 di Indonesia, baru tujuh yang memiliki penetapan sempadan,” jelas Wamen Diana.
Selain itu, dalam peninjauan ke Jembatan Anduriang, Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU merencanakan pembangunan check dam untuk menjaga alur sungai. “Targetnya tahun 2027 selesai dan kami mohon dukungan dari berbagai pihak,” pungkasnya.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengerahkan personel untuk mendukung masa tanggap darurat, termasuk penyediaan air bersih, sanitasi darurat, serta identifikasi kerusakan untuk rekonstruksi bidang jalan-jembatan, SDA, dan cipta karya. “Kami terus berupaya untuk menangani kerusakan akibat bencana terutama di Sumatra Barat ini,” jelas Triono.
Direktur Bina Teknik Sumber Daya Air Ditjen SDA, Birendrajana, menyampaikan bahwa banjir di Provinsi Sumatera Barat melanda 11 kabupaten/kota dengan intensitas hujan tertinggi yang tercatat mencapai 240 mm per hari. Tanggap darurat dilakukan dengan mengerahkan alat berat untuk membuka alur sungai, termasuk di Sungai Batang Kuranji. “Inventarisasi kerusakan serta finalisasi rencana rehabilitasi dan rekonstruksi terus dilakukan,” jelasnya.
Birendrajana juga menambahkan bahwa saat ini sejumlah alat berat terutama excavator telah dioperasikan untuk membuka alur sungai dan hal ini sudah dilakukan pada beberapa lokasi.
Sementara itu, Direktur Pembangunan Jembatan Ditjen Bina Marga, Rakhman Taufik, menegaskan bahwa terdapat 158 infrastruktur yang terdampak dengan 30 ruas jalan nasional yang terdampak. “Sebagian besar telah tertangani, kecuali di Lembah Anai. Terdapat 13 titik longsoran yang ditargetkan selesai pada 16 Desember 2025 agar jalur bisa beroperasi kembali,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa kebutuhan anggaran perbaikan jalan dan jembatan telah dilaksanakan rekapitulasi dengan nilai sekitar Rp3,4 triliun.
Sementara itu Direktur Sanitasi Ditjen Cipta Karya, Prasetyo, menyampaikan dukungan sanitasi di 9 kabupaten/kota melalui 15 unit mobil tangki air, 79 set hidran umum, 14 set toilet portable, 8 set blority, dan kurang lebih 2.264 m3 air bersih. “Penanganan sejauh ini berjalan baik, terutama di Kota Padang dengan jumlah lokasi penanganan terbanyak yaitu sejumlah 47 lokasi meliputi posko pengungsian, rumah sakit dan kantor pemerintahan. Dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan inventarisasi kerusakan prasarana, khususnya SPAM (intake, pompa, transmisi dan distribusi)” jelas Prasetyo.
Pada akhir rangkaian peninjauan, Ridwan Bae, Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus pimpinan rombongan, menyampaikan bahwa Komisi V akan terus mengawal percepatan penanganan bencana di Sumatera Barat. “Kami telah mengunjungi tiga lokasi terdampak dan mendapatkan informasi mengenai penanganan yang sudah dilakukan oleh Kementerian PU dan mitra terkait. Kami berharap langkah-langkah ini dapat mencegah terulangnya korban jiwa pada bencana berikutnya,” jelas Ridwan.
Ridwan juga menyoroti pentingnya pemenuhan kebutuhan air bersih, percepatan rekonstruksi, serta penentuan lokasi relokasi yang aman bagi masyarakat. Anggota Komisi V DPR RI lainnya menegaskan bahwa karena bencana ini bersifat luar biasa, maka tanggap darurat dan penanganannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa, termasuk memastikan kondisi pengungsian yang layak.
Melalui kolaborasi Kementerian PU, BNPB, serta seluruh pemangku kepentingan, penanganan darurat dan pemulihan infrastruktur dasar di Sumatera Barat terus dipercepat agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara aman. (HAL/Rka/Vna)
